KDM DI PAPUA: Membangun Jembatan Rasa Sebangsa

Oleh: *Toto Izul Fatah*
Secara lahiriah, kunjungan Dedi Mulyadi ke Papua belum lama ini mungkin benar sebagai kunjungan balasan.  Tetapi secara simbolik, disitu ada makna politik, budaya, dan kebangsaan yang sangat kuat .

Kenapa? Karena Dedi datang bukan sebagai pejabat pusat. Ia juga bukan gubernur Papua. Ia adalah Gubernur Jawa Barat.

Lewat kunjungannya, Dedi ingin menunjukkan bahwa Papua bukan hanya urusan pemerintah pusat, bukan hanya urusan aparat, bukan hanya urusan kebijakan dari Jakarta. Papua adalah urusan hati seluruh anak bangsa.

Selama ini, Papua terlalu sering dibicarakan dengan bahasa keamanan, strategi, investasi, tambang, infrastruktur, dan angka-angka pembangunan.
Padahal, Papua juga harus dibaca dengan bahasa rasa. Papua harus didengar dengan telinga batin. Papua harus didekati dengan penghormatan terhadap manusia, adat, tanah, alam, dan martabat orang asli Papua.

Dalam konteks itulah kehadiran Dedi Mulyadi menjadi penting. Dedi membawa gaya kepemimpinan yang selama ini dikenal merakyat, kultural, emosional, dan tidak terlalu berjarak dengan rakyat kecil.
Ia tidak datang hanya membawa teori pembangunan, tetapi membawa pesan bahwa membangun manusia harus dimulai dari menghormati jiwa, budaya, dan akar hidup masyarakatnya.

Karena itu, kunjungan Dedi ke Papua bisa dimaknai sebagai bagian dari diplomasi rasa antar anak bangsa.
Sebuah upaya halus untuk mengatakan bahwa Papua tidak sendirian.
Bahwa ada pemimpin dari tanah Sunda yang datang bukan untuk menggurui, tetapi untuk mendengar. Bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk merangkul.

Di tengah masih adanya luka sejarah, ketimpangan, rasa tidak adil, dan suara-suara yang ingin memisahkan diri, pendekatan seperti ini menjadi sangat relevan.
Sebab, gagasan Papua merdeka tidak bisa hanya dijawab dengan larangan, tekanan, atau pendekatan keamanan.
Ia harus dijawab dengan keadilan, penghormatan, kesejahteraan, pendidikan, pelayanan publik, dan rasa memiliki terhadap Indonesia.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Dedi Mulyadi seolah sedang membawa pesan, bahwa Papua merdeka bukanlah solusi terbaik, karena Indonesia masih bisa menjadi rumah bersama yang memberi harapan.
Tetapi harapan itu tidak boleh hanya diucapkan. Ia harus dibuktikan lewat perubahan nyata.

Papua harus merasakan keadilan. Papua tidak cukup hanya diberi proyek. Papua harus diberi ruang untuk menentukan arah hidupnya dalam bingkai kebudayaan dan martabatnya sendiri.

Papua tidak cukup hanya dilihat sebagai tanah kaya sumber daya alam. Papua harus diperlakukan sebagai tanah manusia, tanah budaya, tanah leluhur, dan tanah masa depan Indonesia.

Dalam konteks itulah, pesan Dedi Mulyadi menjadi kuat. Ia selama ini dikenal sebagai pemimpin yang sering berbicara tentang pentingnya akar budaya dalam pembangunan.

Di Jawa Barat, ia menghidupkan kembali nilai-nilai Sunda, menjaga relasi manusia dengan alam, dan mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh mencabut manusia dari tanah budayanya. Ketika gagasan itu dibawa ke Papua, ia menemukan relevansi yang sangat dalam.

Papua adalah wilayah yang kaya adat, kaya simbol, kaya nilai, dan kaya spiritualitas ekologis. Orang Papua memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, hutan, sungai, gunung, marga, dan komunitas adat.

Jika pembangunan datang dengan cara menabrak semua itu, maka pembangunan tidak akan melahirkan cinta. Ia justru bisa melahirkan luka baru.

Maka, kunjungan Dedi ke Papua bisa dibaca sebagai ajakan untuk mengubah cara negara memandang Papua. Papua jangan hanya didekati dengan peta kekuasaan, tetapi dengan peta kebudayaan.

Kehadiran Dedi juga bukan dalam rangka sedang  mengajari nasionalisme. Karena nasionalisme justru lahir dari kehadiran yang tulus. Dari kunjungan yang hangat. Dari percakapan yang setara. Dari kesediaan mendengar keluhan rakyat yang jauh dari pusat kekuasaan.

Jika rakyat Papua merasa didengar, dihormati, dan diperlakukan adil, maka benih-benih kekecewaan bisa perlahan mereda.
Jika Papua merasa Indonesia bukan hanya datang membawa aturan, tetapi juga kasih sayang, maka rasa memiliki terhadap Indonesia akan tumbuh lebih kuat. Sebab, persatuan sejati tidak bisa dipaksa. Persatuan sejati harus dirawat dengan keadilan dan cinta.

Karena itu, kunjungan Dedi Mulyadi ke Papua dapat dimaknai juga bukan sekadar perjalanan seorang gubernur ke daerah lain. Ia adalah pesan bahwa Indonesia masih mungkin diperbaiki dengan cara yang lebih manusiawi.

Keutuhan Indonesia tidak cukup dijaga dengan kekuatan negara. Ia harus dijaga dengan kepercayaan rakyat.
Dan kepercayaan rakyat hanya tumbuh jika pemimpin hadir dengan hati, bekerja dengan keadilan, dan menghormati martabat setiap anak bangsa.

Papua merdeka mungkin lahir dari rasa kecewa. Maka Indonesia harus menjawabnya dengan harapan yang nyata. Yaitu, harapan keadilan yang terasa, pembangunan yang menghormati budaya, dan pemimpin yang mau datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai saudara.

Dalam salah satu kutipan pidatonya yang beredar, Dedi menekankan bahwa “memahami Papua harus dengan perasaan” dan “cinta harus bertemu dengan cinta,” yang cocok dijadikan jangkar narasi “diplomasi rasa”.

Jakarta, Juni 2026

*Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat