BAMBU: “Legacy Hijau” yang Wajib Diukir Prabowo (Pesan dari Gerakan Menanam Bambu Kementerian Lingkungan Hidup)

Oleh: *Toto Izul Fatah*
Sebuah *Legacy* agung yang bisa dikenang abadi dari seorang pemimpin tak harus lahir dari proyek megah, bangunan mewah dan mahal.
Ada juga legacy yang lahir dari jalan sunyi dalam bentuk sederhana tetapi berumur lama, dengan jejaknya yang lebih panjang bagi masa depan bangsa.

Itulah pesan penting dari *Gerakan Menanam Bambu untuk Selamatkan Bumi* yang dimotori  Kementerian Lingkungan Hidup bersama aneka komunitas pencinta dan pelestari bambu, di Muara Beres, Cibinong, Bogor, Minggu (14/6/2026).

Kegiatan yang digagas dan dihadiri langsung *Menteri Lingkungan  Hidup, M Jumhur Hidayat* itu sebagai respon cepat atas masukan sejumlah aktivis lingkungan, khususnya para pencinta dan pelestari bambu tentang pentingnya bambu, baik untuk kepentingan ekonomi maupun ketahanan ekologi.

Dalam kaitan inilah, sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menjadikan bambu sebagai *legacy hijau*  yang bisa mengantarnya menjadi pemimpin yang akan dikenang dalam sejarah.
Salah satunya, melalui gerakan menanam bambu secara nasional dan pembangunan hutan bambu nasional.
*Menanam Bambu adalah Menanam Masa Depan Indonesia.*

Melalui program ini, Prabowo sesungguhnya memiliki peluang besar untuk dicatat sejarah bukan hanya sebagai kepala negara yang bicara soal kekuatan nasional, pangan, energi dan kemandirian. Tetapi, sebagai presiden yang meletakkan fondasi *peradaban hijau Indonesia.*

Salah satu jalannya adalah dengan memberi perhatian serius pada penanaman bambu dan pembangunan hutan bambu secara nasional. Dan presiden juga akan dikenang bukan hanya membangun negara, tetapi *menanam peradaban.*

Ini bukan sekadar simbolisme hijau. Ini adalah pilihan strategis yang punya dasar ekologis, ekonomis, dan historis yang kuat. Selama ini, bambu terlalu sering dipandang sebagai tanaman pinggir.

Padahal, di tangan negara yang visioner, bambu dapat berubah menjadi instrumen besar pembangunan. Ia bukan hanya tumbuhan. Ia adalah infrastruktur hayati.
Ia bekerja di bawah tanah menahan erosi, menjaga air, memulihkan lahan, dan membantu menyerap karbon.

Lembaga-lembaga internasional seperti IFAD, UNFCCC, dan program restorasi PBB menempatkan bambu sebagai bagian penting dari solusi berbasis alam untuk perubahan iklim, restorasi lahan, dan pembangunan hijau.

Di negeri seperti Indonesia, keunggulan itu menjadi sangat relevan. Kita hidup di tengah ancaman longsor, kerusakan daerah aliran sungai, krisis air di banyak wilayah, degradasi lahan, dan tekanan perubahan iklim yang makin nyata.

Dalam situasi seperti ini, negara memerlukan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga visioner. Bambu memenuhi syarat itu. Ia cepat tumbuh, adaptif, dan fungsional. Ia bisa hadir sebagai pelindung lereng, penjaga sempadan sungai, penyangga tata air, sekaligus bahan baku ekonomi.

Sebenarnya, dari segi ekonomi, bambu  bukan komoditas kelas dua. FAO, misalnya, menegaskan bambu merupakan bagian penting dari *non-wood forest products.*

Artinya, bambu bukan hanya urusan konservasi atau kerajinan tradisional, tetapi juga terkait rantai nilai industri, ekspor, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat.

Bagi Indonesia, ini seharusnya menjadi alarm sekaligus peluang. Sebab kita bukan negara miskin bambu. Kajian BRIN pada 2025 menyebut dunia memiliki lebih dari *1.600 spesies bambu,* dan Indonesia memiliki sekitar *175 jenis bambu* dari 25 marga.

Itu menunjukkan bahwa bambu bukan tanaman asing yang hendak dipaksakan ke lanskap Indonesia. Sebaliknya, bambu adalah bagian dari *identitas biologis Nusantara* sendiri.
Negeri ini memiliki modal genetik, ekologis, dan kultural yang sangat besar untuk menjadikan bambu sebagai salah satu tulang punggung ekonomi hijau nasional.

Lebih dari itu, bambu sudah lama menjadi milik bangsa Indonesia dalam arti yang lebih dalam. Yaitu, milik sejarah, milik kebudayaan, milik ingatan kolektif rakyat.

Bambu juga hadir dalam rumah-rumah tradisional, alat musik, anyaman, pagar, jembatan, makanan, kerajinan, bahkan dalam simbol-simbol perjuangan rakyat.

Karena itu, membangun agenda bambu nasional sejatinya bukan sekadar membesarkan satu komoditas. Itu adalah upaya mengangkat kembali sumber daya asli bangsa yang lama dipandang sebelah mata.

Sekarang, saatnya bambu harus dinaikkan statusnya menjadi agenda negara. Bukan hanya program tanam simbolik, tetapi kebijakan yang serius, terintegrasi, dan terukur.

Indonesia membutuhkan peta jalan nasional tentang bambu sebagai kawasan prioritas hutan bambu, rehabilitasi lahan kritis berbasis bambu, penguatan bibit dan plasma nutfah, riset varietas unggul, industrialisasi produk bambu, standardisasi mutu, hingga penguatan pasar domestik dan ekspor.

Karena itu, Presiden juga memerlukan menteri-menteri yang benar-benar paham soal bambu. Bukan menteri yang sekadar pandai mengucapkan kata “hilirisasi” atau “keberlanjutan”, tetapi tidak memahami bahwa bambu punya logika ekologi dan ekonomi yang khas.

Sekarang, Presiden Prabowo menemukan momentum yang tepat untuk  memulai itu. Sebagai presiden, ia bisa meletakkan isu bambu dalam kerangka besar yang lebih visioner. Yaitu, ketahanan ekologis, ekonomi desa, industri hijau, dan kebanggaan nasional.

Negara tidak boleh terus-menerus terpesona pada baja dan beton sambil melupakan kekuatan sunyi yang justru menjaga tanah, air, dan desa-desa kita tetap hidup.

Secara simbolik, bambu itu mencerminkan watak Indonesia yang lentur, kuat, tumbuh berumpun, tidak mudah patah, dan dekat dengan rakyat.
Dan secara substantif, bambu menawarkan manfaat nyata seperti restorasi lahan, perlindungan air, serapan karbon, dan bahan baku industri,

Karena itu, bila Presiden Prabowo ingin meninggalkan jejak sejarah yang bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga mulia secara ekologis dan membumi secara ekonomi, maka bambu layak ditempatkan di garis depan.

Jakarta, Juni 2026

*Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSi Denny JA
Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat.