BAPAK AING: Dalam Tradisi dan Filosofi Sunda (Dari Singgasana Menyatu dengan rakyat)

Oleh: *Toto Izul Fatah*
Secara harfiah, dalam tata bahasa rasa orang Sunda, kata “aing” memang sering dipahami sebagai kata kasar. Yang halus, biasanya menggunakan kata “abdi”. Sehingga, jika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sekarang populer disapa *”Bapak Aing”*, merujuk pada tata bahasa rasa yang halus, panggilan yang sopan  dalam tradisi Sunda harusnya disapa “Bapak Abdi”.
 
Namun, di situlah justru letak kekuatan filosofisnya. “Bapak Abdi” terdengar tertib, halus, sopan, tetapi sekaligus berjarak. Sementara “Bapak Aing” terasa lebih liar, lebih kampung, lebih spontan, tetapi juga lebih hidup. Dan yang tak kalah penting, lebih tak ada jarak.

Di dalam kata “aing”, ada ekspresi kepemilikan yang sangat personal. Yaitu, bapak saya, bapak kami, bapak yang dekat dengan hidup kami. Ia bukan lagi “bapak pejabat”, bukan “bapak protokoler”, bukan “bapak yang hanya muncul di podium dan baliho”.
Ia adalah “bapak” yang hadir dalam imajinasi rakyat sebagai pelindung, pendengar, penolong, sekaligus teman bicara.

Itulah kekuatan bahasa rakyat. Ia tidak selalu tunduk pada kamus kesopanan formal. Kadang, bahasa rakyat justru menemukan kejujurannya pada kata-kata yang dianggap kasar oleh tata krama elite. Sebab rakyat tidak selalu membutuhkan bahasa yang indah. Rakyat lebih membutuhkan rasa yang sampai.

Yaitu, rasa yang menuntut hadir. Mereka ingin merasa bahwa gubernurnya bukan hanya kepala daerah, tetapi juga manusia yang bisa disentuh, bisa diajak bicara, bisa melihat penderitaan mereka, dan tidak merasa lebih tinggi dari rakyatnya.

Di sinilah sapaan “Bapak Aing” bekerja. Ia membongkar tembok birokrasi. Ia menurunkan pemimpin dari menara kekuasaan. Ia membuat gubernur tidak hanya hadir sebagai institusi, tetapi sebagai figur personal yang punya hubungan batin dengan masyarakatnya.

Dalam konteks ini,  “Bapak Aing” juga bisa dibaca sebagai strategi komunikasi politik yang cerdas. Tetapi, bukan dalam arti manipulatif. Ia cerdas karena menyentuh lapisan terdalam komunikasi publik, yaitu rasa memiliki.

Dedi Mulyadi tampaknya memahami bahwa Jawa Barat tidak mungkin dibangun hanya oleh gubernur, dinas, atau aparat pemerintahan. Apalagi, dalam konteks permasalahan yang komplek. Ada kemiskinan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, urbanisasi, hingga krisis moral sosial.
Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar administrasi pemerintahan, melainkan gerakan sosial. Dan gerakan sosial hanya mungkin lahir bila rakyat merasa dilibatkan.

Dalam komunikasi politik, ini adalah bentuk partisipasi berbasis kedekatan. Rakyat lebih mudah diajak gotong royong bila merasa pemimpinnya bukan orang asing dan bukan pemimpin yang hadir setiap lima tahun sekali.

Dalam falsafah Sunda,  “Bapak” itu  sebagai Pamomong. Sehingga, dalam ajaran leluhur Sunda, pemimpin ideal bukan sekadar penguasa, tetapi pamomong. Ia mengasuh, mengayomi, menuntun, dan menjaga harmoni.
Pemimpin bukan hanya yang memberi perintah, tetapi yang memberi contoh. Bukan hanya yang memegang aturan, tetapi yang menjaga rasa.

Di sini, “Bapak Aing” dapat dibaca dalam kerangka silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah berarti pemimpin dan rakyat saling mencerdaskan.
Pemimpin tidak boleh merasa paling tahu. Rakyat pun tidak boleh hanya menjadi penonton. Silih asih berarti hubungan kekuasaan harus dilandasi kasih, bukan sekadar instruksi.
Silih asuh berarti ada tanggung jawab saling menjaga. Pemimpin menjaga rakyat, tetapi rakyat juga menjaga pemimpinnya agar tetap lurus dan tidak mabuk kekuasaan.

Begitu juga dalam Islam, pemimpin adalah “khadim” yang berarti pelayan. Sehingga, makna “Bapak Aing” bisa dibaca juga sebagai pengingat bahwa pemimpin bukanlah majikan rakyat. Pemimpin adalah khadim, pelayan umat.

Dalam Islam, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka kedekatan dengan rakyat bukan sekadar gaya komunikasi, tetapi bagian dari etika kepemimpinan. Pemimpin harus tahu lapar rakyatnya, takut anak-anaknya tidak sekolah, cemas petaninya rugi, gelisah ibunya menangis, dan paham mengapa rakyat kecil sering tidak punya bahasa untuk mengadu.

Di sinilah letak ujian sebenarnya. Panggilan “Bapak Aing” adalah kehormatan, tetapi sekaligus beban amanah. Ia bukan mahkota untuk dipamerkan, melainkan janji yang harus dibayar dengan kerja nyata.

Namun, ada satu catatan penting. Kedekatan rakyat kepada pemimpin jangan sampai berubah menjadi kultus personal. “Bapak Aing” harus tetap ditempatkan sebagai simbol komunikasi sosial, bukan sebagai pembenaran bahwa pemimpin selalu benar.

Rakyat boleh mencintai pemimpinnya, tetapi tetap harus boleh mengkritiknya. Justru karena disebut “bapak”, Dedi Mulyadi harus makin siap dikoreksi. Sebab *bapak yang baik bukan yang anti-kritik, melainkan yang mau mendengar suara anak-anaknya.*

Jakarta, Mei 2026

*Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ketua Umum PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat