Oleh: *Toto Izul Fatah*
Kirab Mahkota Binokasih yang digelar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam rangka Milangkala atau *Hari Lahir Tatar Sunda* adalah peristiwa kebudayaan yang bukan sebatas tontonan.
Di permukaan, memang tampak sebagai karnaval. Ada arak-arakan, kereta kencana, pakaian adat, seni tradisi, dan ribuan warga yang menyambut. Tetapi di balik itu, ada pesan sejarah yang jauh lebih dalam, bahwa Sunda sedang diajak pulang kepada dirinya sendiri. Lebih dari itu, pada perisitiwa itu juga ada *pesan halus estafet zaman*.
*Mahkota Binokasih* bukan mahkota biasa. Dalam catatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, Mahkota Binokasih diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang pada 22 April 1578 oleh para Kandaga Lante utusan Pajajaran.
Disebutkan, Mahkota itu dibuat pada masa *Prabu Bunisora*, dan penyerahannya dimaksudkan agar Sumedang Larang menjadi penerus kekuasaan Pajajaran yang saat itu berada dalam tekanan besar. Artinya, Binokasih sebenarnya adalah simbol estafet. Ia bukan sekadar benda pusaka, melainkan tanda peralihan mandat sejarah.
Ketika Pajajaran meredup, Sumedang Larang menerima warisan moral, politik, dan kebudayaan Sunda. Karena itu, Mahkota Binokasih dapat dibaca sebagai lambang legitimasi, martabat, dan kesinambungan peradaban Sunda.
Dalam sumber lain disebutkan, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake tersimpan di Museum *Prabu Geusan Ulun*, Sumedang. Ia dipahami sebagai pusaka yang melambangkan otoritas tertinggi dan legitimasi kekuasaan raja-raja Sunda masa lalu.
Bahkan, bentuknya yang menyerupai kuncup bunga kerap dimaknai sebagai simbol pertumbuhan, kebangkitan, dan kesucian jiwa kepemimpinan.
Maka, ketika mahkota itu dikirab, yang berjalan sesungguhnya bukan hanya benda sejarah. Yang dikirab adalah ingatan kolektif. Yang diarak adalah harga diri kultural. Yang dibangunkan adalah kesadaran bahwa orang Sunda pernah memiliki tata nilai, tata pemerintahan, tata sosial, dan tata spiritual yang tinggi.
Kirab tahun ini juga memiliki konteks penting.
Seperti diberitakan, kirab Mahkota Binokasih berlangsung mulai 2 Mei sampai 18 Mei 2026, melewati sejumlah titik seperti Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, Depok, Karawang, Cirebon, hingga Bandung.
Di Ciamis, kirab tiba di Astana Gede Kawali, salah satu titik penting dalam memori Kerajaan Galuh dan Prabu Siliwangi. Kegiatan itu juga disebut melibatkan helaran seni dari 27 kabupaten/kota dan ratusan pelaku seni budaya.
Di sinilah maknanya menjadi luas. Kirab bukan lagi seremoni lokal Sumedang. Ia berubah menjadi gerakan lintas wilayah Jawa Barat. Dari Sumedang ke Ciamis, dari Galuh ke Pajajaran, dari masa silam ke generasi hari ini, kirab itu seperti menyambungkan kembali nadi sejarah yang lama terputus.
Pertanyaannya: apakah ini hanya nostalgia? Jawabannya: bisa menjadi nostalgia bila berhenti pada kostum, seremoni, dan panggung hiburan. Tetapi bisa menjadi kebangkitan bila diterjemahkan menjadi pendidikan karakter, ekonomi budaya, pariwisata sejarah, literasi lokal, dan etika kepemimpinan.
Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi tampaknya sedang memainkan politik kebudayaan dalam arti positif. Ia tidak hanya menghadirkan tontonan, tetapi sedang membangun panggung identitas. Jawa Barat yang selama ini kaya budaya, tetapi kerap tercecer dalam fragmentasi lokal, sedang diajak memiliki satu memori bersama: bahwa Sunda bukan hanya nama etnis, melainkan peradaban.
Maka, yang paling penting dari Kirab Binokasih adalah mengembalikan kebudayaan sebagai sumber nilai. Dalam tradisi Sunda, kejayaan bukan sekadar soal kuasa. Ia berkaitan dengan tata rasa, tata basa, tata laku, dan tata nagara. Pemimpin yang baik bukan hanya kuat, tetapi kudu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer. Masyarakat yang maju bukan hanya kaya, tetapi harus silih asah, silih asih, silih asuh.
Karena itu, bagi generasi muda, Kirab Mahkota Binokasih seharusnya menjadi ruang belajar. Anak muda Sunda tidak cukup hanya bangga memakai iket, menari jaipong, atau menyebut nama Siliwangi. Mereka harus tahu makna di balik semua itu. Yaitu, keberanian menjaga tanah, kesantunan dalam berbahasa, kehormatan dalam memimpin, kesetiaan kepada ibu pertiwi, dan kemampuan hidup selaras dengan alam.
Yang menarik, dalam perjalanan kirab, Dedi Mulyadi juga terlihat melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi jalan, pohon, tebing, dan risiko longsor di jalur Sumedang–Ciamis. Bahkan ada penertiban banner yang dipaku di pohon dan perhatian terhadap penebangan di area rawan tebing.
Ini penting, sebab kebudayaan Sunda memang tidak bisa dilepaskan dari ekologi. Sunda bukan hanya kerajaan dan mahkota, tetapi juga leuweung, cai, gunung, sawah, dan kampung.
Lalu, apa makna lain dari kirab budaya yang menggema ini? Tanpa bermaksud mengaitkan ini dengan sesuatu yang beraroma mistis, buat saya, ini merupakan “gerak alam” atau “gerak semesta” yang memberi sinyal adanya kebangkitan kembali Sunda.
Yang dimaksud “Gerak alam” di sini dapat dimaknai sebagai tanda bahwa masyarakat sedang rindu pada akar. Di tengah modernitas yang serba cepat, digital, dan kadang tercerabut, manusia membutuhkan jangkar. Dan bagi masyarakat Jawa Barat, salah satu jangkar itu adalah memori Sunda.
Kebangkitan Sunda bukan berarti ingin kembali ke masa kerajaan secara literal. Bukan pula membangun fanatisme etnis yang menutup diri dari Indonesia. Justru sebaliknya, Sunda bangkit untuk memperkaya Indonesia. Sunda bangkit dengan etika, bukan dengan arogansi. Sunda bangkit dengan budaya, bukan dengan kebencian. Sunda bangkit dengan kearifan lokal, bukan dengan romantisme kosong.
Jadi, sinyal kebangkitan Sunda diatas, bukan dalam konteks sekadar bernostalgia. Tetapi, Sunda yang sedang diingatkan untuk eling, hudang, lalu nata diri. Dari mahkota menuju martabat.
*Selamat Hari Lahir Tatar Sunda*
Jakarta, Mei 2026
*Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi Jawa Barat

